Bab I. Pendahuluan
A.
Latar Belakang
Krisis ekonomi
dan yang lainnya yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak
positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah memberikan dampak yang
luar biasa pada kemiskinan, namun disatu sisi krisis tersebut juga memberi
“berkah tersembunyi” bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat
Indonesia dimasa yang akan datang. Karena krisis ekonomi dan krisis-krisis yang
lainnya yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total
tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang madani terciptanya good governance,
dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Disamping itu reformasi
juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan
kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi
lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan pradigma di berbagai bidang
kehidupan
Salah satu unsur
reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah
kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua
alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang
lalu telah menimbulkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah
dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi didaerah. Arahan dan
kebutuhan akan undang-undang yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut
menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati dan sehingga
pemerintah daerah sering kali menjadikan pemenuhan peraturan
sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk pelayanan kepada masyarakat.
Read More